Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional

Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional merupakan prinsip dan panduan
bagi setiap institusi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya TIK di institusi masing-masing, sehingga memenuhi asas: efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas. PUTKTIKN diperuntukkan bagi instansi pemenrintas di semua level yaitu departemen atau LPND di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota (Depkominfo, 2007).
Tujuan Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional adalah memberikan batasan dan panduan bagi institusi pemerintahan dan entitas pengambil keputusan di dalamnya dalam pengelolaan sumber daya TIK.
Panduan Umum Tata Kelola TIK yang dikembangkan ini juga akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak di luar institusi pemerintahan berikut, untuk memberikan pendapat, penilaian maupun evaluasi atas penyelenggaraan TIK di institusi pemerintahan:
a. Internal auditor pemerintahan
b. Komunitas bisnis
c. Publik
Aspek-aspek berikut ini diharapkan akan mengalami peningkatan secara signifikan dengan implementasi Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional:
a. Sinkronisasi dan integrasi Rencana TIK Nasional
b. Efisiensi belanja TIK nasional
c. Realisasi solusi TIK yang sesuai kebutuhan secara efisien
d. Operasi sistem TIK yang memberikan nilai tambah
Dalam penyusunan Panduan Tata Kelola TIK Nasional ini, tim penyusun menggunakan referensi dari berbagai sumber berikut ini:
a) COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) yang dikeluarkan oleh ISACA (Information System Audit & Control Association) versi 4.1
b) ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
c) ISO 27000 (Information Security Management System)
d) AS 8015-2005 (Australian Standard on Corporate Governance of Information & Communication Technology)
e) Riset CISR MIT (Center for Information System Research – MIT) tentang IT Governance
f) Keppres 20 tahun 2006 tentang Dewan TIK Nasional
g) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
h) PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
i) PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
j) UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
Penyusunan Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional dilakukan dengan selalu memperhatikan aspek: prioritas kebutuhan, kepraktisan, dan praktik-praktik terbaik (best practices).
Lima prinsip dasar yang menjadi pondasi bangunan Tata Kelola TIK Nasional. Prinsip ini mendasari model dan tingkat kedalaman implementasi model.
Prinsip 1 – Perencanaan TIK yang sinergis dan konvergen di level internal institusi dan nasional. Memastikan bahwa setiap inisiatif selalu didasarkan pada rencana yang telah disusun sebelumnya; dan memastikan bahwa rencana-rencana institusi di semua level pemerintahan, sinergis dan konvergen dengan rencana nasional.
Prinsip 2 – Penetapan kepemimpinan dan tanggung jawab TIK yang jelas di level internal institusi dan nasional. Memastikan bahwa setiap institusi memahami dan menerima posisi dan tanggung jawabnya dalam peta TIK nasional secara umum, dan memastikan bahwa seluruh entitas fungsional di setiap institusi memahami dan menerima perannya dalam pengelolaan TIK di institusinya masing-masing.
Prinsip 3 – Pengembangan dan/atau akuisi TIK secara valid. Memastikan bahwa setiap pengembangan dan/atau akuisisi TIK didasarkan pada alasan yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat; berdasarkan analisis yang tepat dan terus-menerus. Memastikan bahwa dalam setiap pengembangan dan/atau akuisisi TIK selalu ada pertimbangan keseimbangan yang tepat atas manfaat jangka pendek dan jangka panjang, biaya dan risiko-risiko.
Prinsip 4 – Memastikan operasi TIK berjalan dengan baik, kapan pun dibutuhkan. Memastikan kesesuaian TIK dalam mendukung institusi, responsif atas perubahan kebutuhan kegiatan institusi, dan memberikan dukungan kepada kegiatan institusi di semua waktu yang dibutuhkan institusi.
Prinsip 5 – Memastikan terjadinya perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) dengan memperhatikan faktor manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia. Memastikan bahwa penetapan: tanggung jawab, perencanaan, pengembangan dan/ atau akuisisi, dan operasi TIK selalu dimonitor dan dievaluasi kinerjanya dalam rangka perbaikan berkesinambugan (continuous improvement). Memastikan bahwa siklus perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) dilakukan dengan memperhatikan manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia.
Model Tata Kelola TIK Nasional difokuskan pada pengelolaan proses-proses TIK melalui mekanime pengarahan dan monitoring & evaluasi. Model keseluruhan Tata Kelola TIK Nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Model Tata Kelola TIK (Depkominfo, 2007)

Model Tata Kelola TIK Nasional dapat dibagi dalam dua bagian utama:
1. Struktur & Peran Tata Kelola – yaitu entitas apa saja yang berperan dalam pengelolaan proses-proses TIK dan bagaimana pemetaan perannya dalam pengelolaan proses-proses TIK tersebut. Struktur dan peran tata kelola ini mendasari seluruh proses tata kelola TIK.
2. Proses Tata Kelola -– yaitu proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-tuuan utama tata kelola dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya, dan manajemen risiko.
a. Lingkup Proses Tata Kelola
i. Perencanaan Sistem – Proses ini menangani identifikasi kebutuhan organisasi dan formulasi inisiatif-inisiatif TIK apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi tersebut.
ii. Manajemen Belanja/Investasi – Proses ini menangani pengelolaan investasi/belanja TIK
iii. Realisasi Sistem – Proses ini menangani pemilihan, penetapan, pengembangan/akuisisi sistem TIK, serta manajemen proyek TIK.
iv. Pengoperasian Sistem – Proses ini menangani operasi TIK yang memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem TIK yang dioperasikan.
v. Pemeliharaan Sistem – Proses ini menangani pemeliharaan aset-aset TIK untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal.
b. Mekanisme Proses Tata Kelola
i. Kebijakan Umum –Kebijakan umum ditetapkan untuk memberikan tujuan dan batasan-batasan atas proses TIK bagaimana sebuah proses TIK dilakukan untuk memenuhi kebijakan yang ditetapkan.
ii. Monitoring & Evaluasi – Monitoring & evaluasi ditetapkan untuk memastikan adanya umpan balik atas pengelolaan TIK, yaitu berupa ketercapaian kinerja yang diharapkan. Untuk mendapatkan deskripsi kinerja setiap proses TIK digunakan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan inilah yang akan dapat digunakan oleh manajemen atau auditor, untuk mengetahui apakah proses TIK telah dilakukan dengan baik.

 

 

HP Envy X2 11-G015TU Silver

ASUS Vivobook S300CA-C1040H

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s